Persyaratan Bikin CV Perusahaan (NIB & SBU) Terbaru Siap Tender

Gambar Ilustrasi Persyaratan Bikin CV Perusahaan (NIB & SBU) Terbaru Siap Tender

Setiap tahun, pemerintah melalui berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD) menggelontorkan dana triliunan Rupiah untuk pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), proyek-proyek ini menjanjikan peluang bisnis yang masif bagi perusahaan yang siap, khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Bagi pelaku usaha baru, khususnya di sektor kontraktor, konsultan, dan supplier skala kecil, mendirikan Commanditaire Vennootschap (CV) sering menjadi pilihan favorit. Namun, banyak perusahaan yang gagal mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau didiskualifikasi dari tender karena persyaratan bikin CV perusahaan yang mereka penuhi tidak sinkron dengan tuntutan regulasi pengadaan terkini.

Apakah Anda yakin akta pendirian dan legalitas CV Anda sudah 100% sesuai dengan sistem OSS RBA dan persyaratan kualifikasi tender Perpres Nomor 12 Tahun 2021? Kesalahan kecil pada Kode KBLI di NIB Anda bisa menutup akses ke ribuan tender LPSE.

Indotender.co.id, spesialis dalam strategi dan informasi tender dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, menyajikan panduan mendalam ini. Kami akan memandu Anda memahami persyaratan bikin CV perusahaan, mengintegrasikannya dengan sistem OSS RBA, dan menyiapkan fondasi legalitas yang kuat agar CV Anda siap bersaing dan memenangkan proyek tender.

Baca Juga: Persyaratan PT: Panduan Lengkap Legalitas dan Akses Tender Pemerintah Terbaru

Memahami Landasan Hukum dan Persyaratan Bikin CV Terkini

Pendirian CV kini jauh lebih terstruktur dan diatur ketat oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan diwajibkan terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA).

Regulasi Pokok Pendirian CV

Saat ini, regulasi yang menjadi acuan utama dalam pendirian CV adalah:

• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021: Mengatur tentang modal dasar perseroan, pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran CV. Aturan ini menegaskan bahwa CV wajib didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kemenkumham.

• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021: Mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA). Semua CV wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan melalui OSS.

Tanpa pengesahan Kemenkumham dan NIB yang aktif dari OSS, CV Anda tidak dianggap sah secara legal, dan tentu saja tidak bisa mendaftar di LPSE untuk mengikuti tender pemerintah.

Persyaratan Bikin CV Perusahaan dan Dokumen Wajib

Secara garis besar, persyaratan bikin CV perusahaan yang harus disiapkan adalah:

• Akta Pendirian: Dibuat oleh Notaris dan memuat nama CV, tempat kedudukan, tujuan, dan jangka waktu pendirian.

• Identitas Pendiri: Minimal dua sekutu (satu sekutu komplementer/aktif dan satu sekutu komanditer/pasif), dilengkapi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi.

• Alamat dan Domisili: Bukti kepemilikan/sewa tempat usaha yang jelas dan resmi (sangat penting untuk penerbitan NIB).

• Modal Usaha: Penentuan modal yang disetor. Meskipun tidak ada modal minimum yang diatur secara eksplisit untuk CV, modal yang dicantumkan harus mencukupi untuk mendapatkan kualifikasi SBU atau Izin Usaha yang ditargetkan.

Kesalahan fatal sering terjadi pada penentuan alamat. Beberapa daerah memiliki zonasi ketat, sehingga alamat tempat tinggal tidak dapat digunakan sebagai alamat bisnis konstruksi.

Baca Juga: Pendaftaran PT: Kunci Utama Memenangkan Tender dan Proyek Pemerintah

Sinkronisasi Legalitas CV dengan Persyaratan Tender

Mendapatkan NIB saja tidak cukup untuk ikut tender. CV Anda harus memastikan data NIB tersebut sudah sesuai dan terintegrasi dengan persyaratan kualifikasi pengadaan, terutama di platform LPSE.

KBLI Kunci Utama Akses Tender

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dicantumkan dalam persyaratan bikin CV perusahaan dan tertera di NIB adalah elemen paling vital. KBLI menentukan jenis tender yang boleh Anda ikuti.

Jika Anda adalah kontraktor bangunan, pastikan NIB Anda mencantumkan KBLI 2020 yang relevan (misalnya 41011 untuk Konstruksi Gedung Hunian). Jika NIB Anda hanya mencantumkan KBLI Perdagangan (misalnya 46000), Anda tidak akan dapat mengajukan SBU Konstruksi, sehingga otomatis gagal di kualifikasi tender konstruksi.

SBU dan Kualifikasi UMK

CV secara hukum hanya diperbolehkan mengurus SBU (Sertifikat Badan Usaha) kualifikasi Usaha Mikro dan Kecil (K1, K2, K3) sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022. Kualifikasi ini membatasi nilai proyek yang dapat diambil, biasanya hingga Rp 10 Miliar.

Di sistem pengadaan (SPSE/SIKaP), Panitia Pengadaan akan memverifikasi NIB/SBU Anda secara otomatis. Jika Anda CV dan mencoba ikut tender di atas batas maksimal K3, Anda akan didiskualifikasi.

"Penyedia wajib memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki izin usaha, dan sertifikat kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa." - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 70.

Baca Juga: Strategi Kontraktor Bekasi Menang Tender Rehabilitasi Pasar Sungai Penuh Rp46,8 M

Langkah Praktis Memproses CV hingga Siap Tender

Memaksimalkan kecepatan proses dari persyaratan bikin CV perusahaan hingga siap tender memerlukan roadmap yang jelas dan terstruktur.

Roadmap Legalitas CV Siap Tender

1. Akta Pendirian dan Kemenkumham: Notaris membuat akta, diikuti pendaftaran di SABU Kemenkumham. Pastikan KBLI yang dicantumkan sudah tepat.

2. Penerbitan NIB via OSS RBA: Setelah akta disahkan, daftarkan data CV di OSS RBA untuk mendapatkan NIB. NIB ini berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Anda.

3. Pengajuan SBU Konstruksi (Jika Relevan): Mengajukan Sertifikat Badan Usaha melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang terakreditasi LPJK, dengan melampirkan NIB, Akta CV, dan SKK Tenaga Kerja.

4. Registrasi LPSE dan SIKaP: Mendaftarkan CV Anda di salah satu portal LPSE (misalnya LPSE Kementerian/Daerah) dan melengkapi data kualifikasi di SIKaP LKPP. SIKaP akan menarik data SBU/NIB Anda dari sistem resmi.

Proses ini bersifat berurutan dan integratif. Kesalahan di tahap 1 (Akta) akan menghambat seluruh proses selanjutnya, termasuk akses Anda ke ribuan info tender yang dipublikasikan setiap hari.

Studi Kasus: Kegagalan karena Data Tidak Sinkron

Sebuah CV jasa konsultan mengikuti tender di LPSE senilai Rp 500 Juta. Secara teknis, mereka unggul. Namun, CV tersebut gugur di tahap kualifikasi. Penyebabnya: NIB sudah aktif, tetapi SBU Jasa Konsultansi Konstruksi yang mereka miliki belum disinkronkan ke sistem LPJK pasca-OSS RBA. Akibatnya, Panitia Pengadaan (Pokja) tidak dapat memverifikasi keabsahan SBU di SIKaP. Tender gagal dimenangkan. Solusi: Perusahaan wajib memverifikasi dan memastikan seluruh sertifikasi lama sudah terintegrasi ke sistem OSS dan LPJK terbaru.

Baca Juga: Tips Tanda Tangan Kontrak Kerja: Kepatuhan Hukum dan Strategi Pemenangan Tender

Kesalahan Fatal yang Wajib Dihindari Peserta Tender CV

Kepatuhan pada prosedur adalah faktor penentu kemenangan. Banyak kegagalan tender yang disebabkan oleh kelalaian dalam dokumen legalitas.

Lima Kesalahan Umum CV dalam Tender

• NPWP yang Tidak Valid: NPWP Perusahaan dan Sekutu aktif wajib valid. Jika statusnya Non-Efektif (NE) atau bermasalah pajak, dapat menyebabkan diskualifikasi.

• SKK Tenaga Kerja Rangkap: SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) Tenaga Ahli yang dijadikan Penanggung Jawab Teknis (PJT) SBU ternyata terikat juga di perusahaan lain. Ini melanggar aturan LPJK.

• Tidak Mengisi SIKaP Secara Lengkap: Meskipun SBU ditarik otomatis, pengalaman, data keuangan, dan daftar peralatan wajib di-upload dan di-update secara manual di SIKaP.

• Mengambil Tender di Luar Kualifikasi: CV (kualifikasi K1-K3) mencoba ikut tender proyek yang nilai atau kompleksitasnya di luar batas kualifikasi mereka, melanggar ketentuan PBJP.

• Masa Berlaku Dokumen: SBU atau SKK Tenaga Ahli kadaluarsa saat evaluasi kualifikasi tender berlangsung. Legalitas harus dipantau real-time.

Tips dari Procurement Expert

Perusahaan pemenang tender yang sukses selalu menerapkan manajemen dokumen yang proaktif. Mereka memonitor masa berlaku SBU, SKK, dan NIB minimal 6 bulan sebelum kedaluwarsa. Mereka juga secara rutin memeriksa update regulasi LKPP terbaru melalui situs resmi atau konsultan terpercaya. Kepatuhan adalah nol toleransi.

Baca Juga: Panduan Lengkap Persyaratan CV untuk Ikut Tender dan Pengadaan Pemerintah

FAQ Seputar CV, Izin Usaha, dan Tender LPSE

Berapa modal minimum yang harus dicantumkan di Akta CV?

Secara hukum, tidak ada modal minimum yang diatur secara spesifik untuk CV. Namun, untuk mendapatkan SBU kualifikasi Kecil (K1), Anda harus mencantumkan Modal Usaha minimal Rp 50 Juta. Pastikan modal yang dicantumkan di Akta CV dan NIB sama.

Apakah CV harus memiliki NPWP Perusahaan untuk tender?

Ya, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan adalah salah satu persyaratan bikin CV perusahaan yang mutlak dan wajib ada. NPWP yang valid merupakan syarat administrasi wajib dalam setiap proses kualifikasi tender pemerintah.

Bisakah CV mengikuti tender proyek Rp 20 Miliar?

Tidak. CV hanya dapat memiliki SBU kualifikasi Kecil (K1-K3) yang batas nilai tender maksimumnya adalah Rp 10 Miliar. Untuk proyek Rp 20 Miliar, perusahaan harus berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dengan kualifikasi SBU Menengah (M1/M2).

Apa perbedaan LPSE dan SIKaP LKPP?

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah platform tempat lelang (tender) itu sendiri dilaksanakan (pemasukan penawaran, sanggah, pengumuman). SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) adalah basis data LKPP yang berisi data kualifikasi dan kinerja perusahaan (NIB, SBU, SKK, pengalaman) yang ditarik oleh LPSE saat proses kualifikasi tender.

Berapa lama masa berlaku SBU untuk CV Konstruksi?

SBU (Sertifikat Badan Usaha) untuk CV Konstruksi berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan kewajiban melakukan verifikasi tahunan (PUB/Pengembangan Usaha Berkelanjutan) sesuai ketentuan LPJK dan Permen PUPR terbaru.

Baca Juga:

Legalitas Awal Penentu Kemenangan Tender

Langkah awal Anda dalam memenuhi persyaratan bikin CV perusahaan adalah langkah yang menentukan nasib bisnis Anda di dunia tender. Kesalahan di tahap akta pendirian dapat menjadi bom waktu yang meledak saat Anda sudah di tahap akhir lelang.

Pastikan akta, NIB, SBU, dan data SIKaP Anda terintegrasi sempurna dan selalu ter-update sesuai regulasi terbaru Perpres 12/2021 dan aturan LPSE. Jangan biarkan kelalaian administratif menghalangi Anda dari peluang proyek besar.

Jangan lewatkan tender jutaan hingga miliaran rupiah. Dapatkan akses premium Indotender.co.id sekarang - kami memastikan Anda mendapatkan info tender yang relevan dan siap bersaing dengan fondasi legalitas yang kuat. Peluang bisnis tidak menunggu!