Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Studi Perencanaan Sistem Informasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge (TAC) (JK.10-23) Lelang Tidak Mengikat

Paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi pada LPSE Kementerian Perhubungan. Nilai pagu (referensi): Rp. 1.300.000.000,00. Lokasi pekerjaan: kementerian perhubungan - Jakarta Pusat (Kota). Metode pemilihan: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya. Tanggal catatan di sumber agregasi: 30-Desember-2022 s/d 23-Januari-2023. Satuan kerja: PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API.

Pengumuman resmi, addendum, unduhan dokumen, dan pendaftaran peserta: portal LPSE LPSE Kementerian Perhubungan · Apa itu LPSE?

Pagu (referensi): Rp. 1.300.000.000,00 kementerian perhubungan - Jakarta Pusat (Kota)
Buka halaman LPSE LPSE Kementerian Perhubungan

SBU jasa konstruksi — promosi

Layanan SBU jasa konstruksi — kualifikasi badan usaha untuk mengikuti tender LPSE

Butuh klasifikasi SBU untuk syarat kualifikasi tender? Informasi layanan SBU jasa konstruksi.

Ringkasan paket

Info lelang

Data di bawah khusus untuk paket ini. Untuk jadwal final dan dokumen resmi, mengikuti portal penyelenggara.

Urutan tahapan tender · Tentang LPSE · Kategori & layanan SBU/SKK

Instansi / LPSE

LPSE Kementerian Perhubungan

Lihat portal LPSE

Nilai pagu

Rp. 1.300.000.000,00

Sesuai tampilan agregasi; verifikasi ke dokumen resmi.

Lokasi pekerjaan

kementerian perhubungan - Jakarta Pusat (Kota)

Metode pemilihan

Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya

Update / tanggal catatan

30-Desember-2022 s/d 23-Januari-2023

Satuan kerja

PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API

K/L/PD

Kementerian Perhubungan

Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah pemilik pagu.

Persyaratan

Persyaratan kualifikasi

Ringkasan syarat untuk Studi Perencanaan Sistem Informasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge (TAC) (JK.10-23) Lelang Tidak Mengikat. Kode SBU/KBLI yang dapat diklik mengarah ke referensi klasifikasi. Kelengkapan teknis mengikuti dokumen lelang di portal instansi.

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
NIB SIUP KBLI 70202-aktivitas-konsultansi-transportasi" class="it-intlink it-intlink--kbli" rel="noopener noreferrer">70202 Aktivitas Konsultansi Transportasi
SBU SBU Non Konstruksi Transportasi 1.02
Memiliki TDP atau NIB
Memiliki NPWP
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
d) KTP.
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Status valid KSWP
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
Memiliki SDM Manajerial
Jenis Keahlian Keahlian/Spesifikasi Pengalaman Kemampuan Manajerial
Sesuai MDP Sesuai MDP Sesuai MDP Sesuai MDP
Memiliki SDM Tenaga Teknis
Jenis Kemampuan Kemampuan Teknis Pengalaman Kemampuan Manajerial
Sesuai MDP Sesuai MDP Sesuai MDP Sesuai MDP
Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan
Nama Spesifikasi
Sesuai MDP Sesuai MDP

Contoh penyedia berkualifikasi

Referensi penyedia dari Indokontraktor (bidang bs002). Daftar contoh penyedia pada bidang terkait; cocokkan mandiri dengan persyaratan paket di LPSE.

Lokasi pekerjaan pada peta

Peta membantu orientasi umum. Koordinat pasti dan ruang lingkup ada di dokumen pekerjaan di LPSE.

kementerian perhubungan - Jakarta Pusat (Kota)

Rencana umum pengadaan (RUP)

Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
37910383 Studi Perencanaan Sistem Informasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge (TAC) APBN

SBU jasa konstruksi & tender pemerintah

Banyak paket mensyaratkan klasifikasi badan usaha (SBU) dan kompetensi teknis. Tim kami membantu menyiapkan dokumen agar perusahaan siap daftar di LPSE sesuai bidang usaha.

Contoh format dokumen SBU jasa konstruksi LPJK — Indotender.co.id

Alur pendampingan SBU (untuk penyedia)

Dari pemetaan kebutuhan hingga siap mengikuti lelang — disesuaikan dengan profil perusahaan Anda.

  • 01. Kebutuhan bisnis

    Ceritakan target: kontraktor atau konsultan, paket yang ingin dikejar, dan jenis pekerjaan.

  • 02. Cek data teknis & keuangan

    • Omzet dan kemampuan keuangan / aset
    • Tenaga kerja konstruksi (SKK) dan peralatan
    • Sistem manajemen (misalnya anti-suap ISO 37001) jika diperlukan
    • Keanggotaan asosiasi BUJK terdaftar LPJK
  • 03. Tenaga ahli & peralatan

    Pendampingan SKK, peralatan, SIO/SIA jika dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan paket.

  • 04. Proses SBU di LSBU

    SBU dikeluarkan lembaga sertifikasi yang diakreditasi LPJK. Status permohonan bisa dipantau secara berkala.

    Cek status SBU
  • 05. Siap ikut tender

    Setelah klasifikasi sesuai, tim pengadaan bisa fokus ke dokumen penawaran di LPSE.

    Lihat tender lain

Definisi lengkap LPSE/SPSE dan bedanya dengan ringkasan di situs ini ada di halaman khusus — supaya teks tidak diulang identik di ribuan halaman tender.

Baca: Tentang LPSE