Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2023

Memiliki TDP atau NIB

Memiliki NPWP

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
d) KTP.

Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Penyedia jasa merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas PT yang Memiliki Surat Izin dari Kepolisian Negara Rebpublik Indonesia sesuai dengan domisili pemberi kerja antara lain a. Badan Usaha Jasa penyediaan tenaga pengamanan b. Badan Usaha Jasa penerapan Peralatan Keamanan c. Badan Usaha Jasa pelatihan Keamanan d. Badan Usaha Jasa Konsultansi Keamanan

Memiliki Sertifikat SMK3 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan

Memiliki Sertifikat ISO 45001 Manajemen K3

Memiliki Sertifikat ISO 9001 Manajemen Mutu

Memiliki Sertifikat SMK3 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan

Memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Memiliki Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam 3 tiga bulan terakhir yaitu September, Oktober, dan November 2022

Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasrkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak