KWARSA HEXAGON
Kota Bandung
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi pada LPSE Mahkamah Agung RI. Nilai pagu (referensi): Rp. 1.187.690.000,00. Lokasi pekerjaan: Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat - Mamuju (Kab.). Metode pemilihan: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran. Tanggal catatan di sumber agregasi: 15-Januari-2023 s/d 06-Pebruari-2023. Satuan kerja: PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT 01.
Pengumuman resmi, addendum, unduhan dokumen, dan pendaftaran peserta: portal LPSE LPSE Mahkamah Agung RI · Apa itu LPSE?
Butuh klasifikasi SBU untuk syarat kualifikasi tender? Informasi layanan SBU jasa konstruksi.
Ringkasan paket
Data di bawah khusus untuk paket ini. Untuk jadwal final dan dokumen resmi, mengikuti portal penyelenggara.
Urutan tahapan tender · Tentang LPSE · Kategori & layanan SBU/SKK
Nilai pagu
Rp. 1.187.690.000,00
Sesuai tampilan agregasi; verifikasi ke dokumen resmi.
Lokasi pekerjaan
Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat - Mamuju (Kab.)
Metode pemilihan
Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran
Update / tanggal catatan
15-Januari-2023 s/d 06-Pebruari-2023
Satuan kerja
PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT 01
K/L/PD
Mahkamah Agung
Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah pemilik pagu.
Persyaratan
Ringkasan syarat untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat. Kode SBU/KBLI yang dapat diklik mengarah ke referensi klasifikasi. Kelengkapan teknis mengikuti dokumen lelang di portal instansi.
| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||
|
||||
|
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan sub bidang AR 102 (Jasa Desain Arsitektural)/AR001 (Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian) [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]<br/>
|
||||
|
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]<br/>
|
||||
|
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
|
||||
|
5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara
|
||||
|
6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
|
||||
|
7. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:<br/> a. untuk pekerjaan Usaha Kecil, pekerjaan sejenis adalah 0 [berdasarkan subklasifikasi] atau<br/> b. untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis adalah perencanaan Pembangunan Gedung kantor [berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan] dengan ketentuan:<br/> i. Nilai ambang batas total minimal sebesar 50 <br/> ii. Pengalaman pada pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dengan bobot 35 % (diisi 25-40)<br/> iii. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis tertinggi yang pernah diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan nilai pekerjaan yang dikompetisikan dengan bobot 40 % (diisi 35-45)<br/> iv. Pengalaman pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir,pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi dengan bobot 20 % (diisi 20-30)<br/> v. Domisili Perusahaan di 5 (tingkatProvinsi/Kabupaten/Kota) sama dengan lokasi pekerjaan dengan bobot 5%<br/> vi. Total jumlah b+c+d+e = 100%.<br/>
|
||||
|
8. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 50% (lima puluh perseratus) dari nilai total HPS. (untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan usaha besar)<br/> Peserta menyampaikan laporan keuangan tahun 2021 melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:<br/> a. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau<br/> b. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan<br/> [tuliskan tahun laporan keuangan yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pelaporan dari laporan kegiatan usaha tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan]<br/>
|
||||
|
9. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka:
a. evaluasi persyaratan pada angka 1, 3, 4, 5, 6 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO b. evaluasi pada angka 2, dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan c. evaluasi pada angka 7, dilakukan secara gabungan dan d. evaluasi pada angka 8, dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus menyampaikan laporan keuangan. |
||||
|
Persyaratan Kualifikasi Lain Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi
|
||||
|
Persyaratan Kualifikasi Lain Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
|
Referensi penyedia dari Indokontraktor
(bidang
ar001, gt001).
Ditampilkan entitas yang bidang kualifikasinya tercermin dalam teks syarat di atas; selalu verifikasi ke dokumen LPSE.
Kota Bandung
Kota Bandung
Kota Bandung
Kota Bandung
Kota Bandung
Kota. Tanjung Pinang
Peta membantu orientasi umum. Koordinat pasti dan ruang lingkup ada di dokumen pekerjaan di LPSE.
Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat - Mamuju (Kab.)
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 39425264 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat | APBN |
Banyak paket mensyaratkan klasifikasi badan usaha (SBU) dan kompetensi teknis. Tim kami membantu menyiapkan dokumen agar perusahaan siap daftar di LPSE sesuai bidang usaha.
Dari pemetaan kebutuhan hingga siap mengikuti lelang — disesuaikan dengan profil perusahaan Anda.
Ceritakan target: kontraktor atau konsultan, paket yang ingin dikejar, dan jenis pekerjaan.
Pendampingan SKK, peralatan, SIO/SIA jika dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan paket.
SBU dikeluarkan lembaga sertifikasi yang diakreditasi LPJK. Status permohonan bisa dipantau secara berkala.
Cek status SBUSetelah klasifikasi sesuai, tim pengadaan bisa fokus ke dokumen penawaran di LPSE.
Lihat tender lainDefinisi lengkap LPSE/SPSE dan bedanya dengan ringkasan di situs ini ada di halaman khusus — supaya teks tidak diulang identik di ribuan halaman tender.
Baca: Tentang LPSE