Pengadaan Barang
PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK HSD/BIO SOLAR INDUSTRI (NON SUBSIDI) UNTUK ASET PATROLI TAHUN ANGGARAN 2022
Paket Pengadaan Barang pada LPSE Badan Keamanan Laut RI. Nilai pagu (referensi): Rp. 5.067.936.000,00. Lokasi pekerjaan: Batam - Batam (Kota). Metode pemilihan: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur. Tanggal catatan di sumber agregasi: 08-Nopember-2022 s/d 17-Nopember-2022. Satuan kerja: BADAN KEAMANAN LAUT.
Pengumuman resmi, addendum, unduhan dokumen, dan pendaftaran peserta: portal LPSE LPSE Badan Keamanan Laut RI · Apa itu LPSE?
SBU jasa konstruksi — promosi
Butuh klasifikasi SBU untuk syarat kualifikasi tender? Informasi layanan SBU jasa konstruksi.
Ringkasan paket
Info lelang
Data di bawah khusus untuk paket ini. Untuk jadwal final dan dokumen resmi, mengikuti portal penyelenggara.
Urutan tahapan tender · Tentang LPSE · Kategori & layanan SBU/SKK
Nilai pagu
Rp. 5.067.936.000,00
Sesuai tampilan agregasi; verifikasi ke dokumen resmi.
Lokasi pekerjaan
Batam - Batam (Kota)
Metode pemilihan
Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Update / tanggal catatan
08-Nopember-2022 s/d 17-Nopember-2022
Satuan kerja
BADAN KEAMANAN LAUT
K/L/PD
Badan Keamanan Laut
Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah pemilik pagu.
Persyaratan
Persyaratan kualifikasi
Ringkasan syarat untuk PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK HSD/BIO SOLAR INDUSTRI (NON SUBSIDI) UNTUK ASET PATROLI TAHUN ANGGARAN 2022. Kode SBU/KBLI yang dapat diklik mengarah ke referensi klasifikasi. Kelengkapan teknis mengikuti dokumen lelang di portal instansi.
| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||
| ||
Memiliki NPWP | ||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa | ||
Memiliki TDP atau NIB | ||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP. | ||
|
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya | ||
Surat Pernyataan: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi. f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. | ||
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain | ||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam | ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki SIUPAL yang masih berlaku
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat keterangan penyalur BBM industri dari kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI atau surat perjanjian kerja sama antara BU niaga migas dan penyalur
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan sertifikat ijin usaha pengangkutan BBM dari Kementerian ESDM
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat penunjukan penyalur BBM non subsidi dari PT. Pertamina atau Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum BU-PIUNU BBM
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan membeli bahan bakar minyak HSDBio Solar Industri non subsidi dari PT. PERTAMINA dan akan menyerahkan bukti pembeliannya
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki dan melampirkan surat keterangan referensi Bank
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan Surat Ijin Operasi Bunker Agent Suplier
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki wilayah penjualan nasionaldiseluruh wilayah Indonesia
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Merupakan Agen Penyalur BBM di bawah Instansi BUMN
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki sertifikat ISO 90012015 dan ISO 450012018
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Kemampuan untuk menyediakan fasilitas atau peralatan atau perlengkapan di seluruh wilayah Indonesia
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Armada Laut
| ||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan surat Persyaratan dan pernyataan atas sarana transportasi yang digunakan saat pelaksanaan kegiatan
|
Lokasi pekerjaan pada peta
Peta membantu orientasi umum. Koordinat pasti dan ruang lingkup ada di dokumen pekerjaan di LPSE.
Batam - Batam (Kota)
Rencana umum pengadaan (RUP)
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 37294537 | PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK HSD/BIO SOLAR INDUSTRI (NON SUBSIDI) UNTUK ASET PATROLI TAHUN ANGGARAN 2022 | APBN |
SBU jasa konstruksi & tender pemerintah
Banyak paket mensyaratkan klasifikasi badan usaha (SBU) dan kompetensi teknis. Tim kami membantu menyiapkan dokumen agar perusahaan siap daftar di LPSE sesuai bidang usaha.
Alur pendampingan SBU (untuk penyedia)
Dari pemetaan kebutuhan hingga siap mengikuti lelang — disesuaikan dengan profil perusahaan Anda.
-
01. Kebutuhan bisnis
Ceritakan target: kontraktor atau konsultan, paket yang ingin dikejar, dan jenis pekerjaan.
-
02. Cek data teknis & keuangan
- Omzet dan kemampuan keuangan / aset
- Tenaga kerja konstruksi (SKK) dan peralatan
- Sistem manajemen (misalnya anti-suap ISO 37001) jika diperlukan
- Keanggotaan asosiasi BUJK terdaftar LPJK
-
03. Tenaga ahli & peralatan
Pendampingan SKK, peralatan, SIO/SIA jika dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan paket.
-
04. Proses SBU di LSBU
SBU dikeluarkan lembaga sertifikasi yang diakreditasi LPJK. Status permohonan bisa dipantau secara berkala.
Cek status SBU -
05. Siap ikut tender
Setelah klasifikasi sesuai, tim pengadaan bisa fokus ke dokumen penawaran di LPSE.
Lihat tender lain
Definisi lengkap LPSE/SPSE dan bedanya dengan ringkasan di situs ini ada di halaman khusus — supaya teks tidak diulang identik di ribuan halaman tender.
Baca: Tentang LPSE