Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Perawatan, Keamanan dan Layanan Perkantoran Gedung Komisi Yudisial serta Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Daerah Tahun Anggaran 2023
Nilai Pagu Paket Rp. 20.043.512.882,00
Jl. Jenderal Sudirman KM 2.5 No 7490 Palembang - Palembang (Kota) Jl. STM Ujung/Atas No 74 Medan Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan - Medan (Kota) Jl. Supu Yusuf No. 17 Korumba Kota Kendari-Sultra - Kendari (Kota) Jl. Raya Abepura, Ale-Ale, Padang Bulan, Kel. Heram, Kec. Jayapura, Papua, 99351 - Jayapura (Kota) Jl. Yos Sudarso No.27 RT.003 RW.005 Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat 98312 - Manokwari (Kab.) Jl. Asahan Nomor 2, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. - Padang (Kota) Jl. Pamularsih No 10 Semarang, Jawa Tengah - Semarang (Kota) Jl. 17 Agustus, Teling Atas, Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara - Manado (Kota) Jl. Beruang No. 76 RT 001 RW 002 Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan - Makassar (Kota) Jalan Jayagiri IX No. 1B, Desa Dangin Puri Klod, Denpasar - Denpasar (Kota) Jl. Ir. M. Putuhena Kompleks Belakang Balai Diklat Provinsi Wailela Desa Rumah Tiga Kota Ambon, Maluku - Ambon (Kota) Jl MH Thamrin No 04, Oepoi Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo. Kota Kupang. NTT. - Kupang (Kota) Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat 10450 - Jakarta Pusat (Kota) Jl. Slamet Riyadi No 2 (Samping Islamic Center Samarinda) Kel. Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang - Samarinda (Kota) Jl. Irian No.41, Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat - Pontianak (Kota) Jl. Gayungsari Barat No. 116 RT.002/RW.07, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya - Jawa Timur 60235 - Surabaya (Kota) Jl. Swaramahadirka No. 4 - Mataram NTB - Mataram (Kota) Jl. Syiah Kuala, kel. Bandar Baru, kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh - Banda Aceh (Kota) Jln.Gatot Subroto I No.1 RT 20 RW 002 Kel Kebun Bunga , Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. - Banjarmasin (Kota) Jl. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Green Office Blok B-5, Marpoyan Damai, Pekanbaru - Pekan Baru (Kota) Jalan Pangeran Emir Moh Noer LK 2 RT 1 RW - NO.29E kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara ,Bandar Lampung - Lampung, Kota Bandar Lampung - Bandar Lampung (Kota)
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/LegalitasIzin Usaha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Memiliki TDP atau NIB | ||||||||||||
Memiliki NPWP | ||||||||||||
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 1 tahun sebelumnya | ||||||||||||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa | ||||||||||||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP. | ||||||||||||
Surat Pernyataan: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi. f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. | ||||||||||||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam | ||||||||||||
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Penyedia Jasa adalah badan usaha dan memiliki Surat Ijin Usaha dengan barangjasa dagangan utama pengelolaan Gedung, Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi bidang usaha Pekerjaan LansekapPertamanan SBU SP015 dan Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung SBU SP016 yang diterbitkan oleh LPJK Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, sub kualifikasi M1, serta kualifikasi NonKecil | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Surat Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja oleh Online Single Submission OSS | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki izin sebagai penyediaan jasa Tenaga Pengamanan Badan Usaha Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan dari Mabes POLRI | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki sertifikat kualitas yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi dengan akreditasi minimal Komite Akreditasi Nasional KAN dan masih berlaku, antara lain a. Sertifikat mutu Sistem Manajemen Kualitas ISO 90012015 b. Sertifikat mutu Sistem Manajemen Lingkungan ISO 140012015 c. Sertifikat mutu Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja ISO 450012018 d. Sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SMK3 | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Surat Keterangan Dukungan dari Prinsipal untuk Lift Thyssenkrupp dan Genset | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Terdaftar pada ABUJAPI aktif | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Terdaftar dan aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki sertifikat keanggotaan Green Building Council Indonesia GBCI | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan pengalaman 2 Dua tahun terakhir di bidang pengelolaan gedung yang mengacu kepada konsep green building minimal 5 Lima lantai dengan luas bangunan minimal 5.000 m | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki perangkat dan program pengawasan kinerja yang terintegrasi |
Memiliki Pengalaman Pekerjaan: a) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 2 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran. | ||||||||||||||||||||||||||||
Memiliki SDM Tenaga Ahli
| ||||||||||||||||||||||||||||
Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan
| ||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Penyedia jasa menyampaikan program pengelolaan gedung menggunakan konsep green building dalam bentuk laporan dan dimasukkan kedalam dokumen penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memberikan Metodologi kerja untuk setiap jenis pekerjaan |
Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Total Ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan. |
Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai Total HPS. |
Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Lain Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditorkantor akuntan publik minimal laporan keuangan perusahaan tahun 2021 |
LPSE Kementerian Keuangan
Detail Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Perawatan, Keamanan dan Layanan Perkantoran Gedung Komisi Yudisial serta Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Daerah Tahun Anggaran 2023
Unit
LPSE Kementerian Keuangan
Pagu
Rp. 20.043.512.882,00 (20,0 M)
Metode
Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai
Tanggal
05-Desember-2022 s/d 12-Desember-2022
Satuan Kerja
KOMISI YUDISIAL RI
K/L/PD
Komisi Yudisial Ri
Lokasi Pekerjaan
Jl. Jenderal Sudirman KM 2.5 No 7490 Palembang - Palembang (Kota) Jl. STM Ujung/Atas No 74 Medan Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan - Medan (Kota) Jl. Supu Yusuf No. 17 Korumba Kota Kendari-Sultra - Kendari (Kota) Jl. Raya Abepura, Ale-Ale, Padang Bulan, Kel. Heram, Kec. Jayapura, Papua, 99351 - Jayapura (Kota) Jl. Yos Sudarso No.27 RT.003 RW.005 Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat 98312 - Manokwari (Kab.) Jl. Asahan Nomor 2, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. - Padang (Kota) Jl. Pamularsih No 10 Semarang, Jawa Tengah - Semarang (Kota) Jl. 17 Agustus, Teling Atas, Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara - Manado (Kota) Jl. Beruang No. 76 RT 001 RW 002 Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan - Makassar (Kota) Jalan Jayagiri IX No. 1B, Desa Dangin Puri Klod, Denpasar - Denpasar (Kota) Jl. Ir. M. Putuhena Kompleks Belakang Balai Diklat Provinsi Wailela Desa Rumah Tiga Kota Ambon, Maluku - Ambon (Kota) Jl MH Thamrin No 04, Oepoi Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo. Kota Kupang. NTT. - Kupang (Kota) Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat 10450 - Jakarta Pusat (Kota) Jl. Slamet Riyadi No 2 (Samping Islamic Center Samarinda) Kel. Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang - Samarinda (Kota) Jl. Irian No.41, Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat - Pontianak (Kota) Jl. Gayungsari Barat No. 116 RT.002/RW.07, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya - Jawa Timur 60235 - Surabaya (Kota) Jl. Swaramahadirka No. 4 - Mataram NTB - Mataram (Kota) Jl. Syiah Kuala, kel. Bandar Baru, kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh - Banda Aceh (Kota) Jln.Gatot Subroto I No.1 RT 20 RW 002 Kel Kebun Bunga , Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. - Banjarmasin (Kota) Jl. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Green Office Blok B-5, Marpoyan Damai, Pekanbaru - Pekan Baru (Kota) Jalan Pangeran Emir Moh Noer LK 2 RT 1 RW - NO.29E kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara ,Bandar Lampung - Lampung, Kota Bandar Lampung - Bandar Lampung (Kota)
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
---|---|---|
37959751 | Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Perawatan, Keamanan dan Layanan Perkantoran Gedung Komisi Yudisial serta Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Daerah Tahun Anggaran 2023 | APBN |
37959751 | Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Perawatan, Keamanan dan Layanan Perkantoran Gedung Komisi Yudisial serta Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Daerah Tahun Anggaran 2023 | APBN |
37959751 | Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Perawatan, Keamanan dan Layanan Perkantoran Gedung Komisi Yudisial serta Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Daerah Tahun Anggaran 2023 | APBN |
Persyaratan Kualifikasi
Izin Usaha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Memiliki TDP atau NIB | ||||||||||||
Memiliki NPWP | ||||||||||||
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 1 tahun sebelumnya | ||||||||||||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa | ||||||||||||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP. | ||||||||||||
Surat Pernyataan: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi. f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. | ||||||||||||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam | ||||||||||||
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Penyedia Jasa adalah badan usaha dan memiliki Surat Ijin Usaha dengan barangjasa dagangan utama pengelolaan Gedung, Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi bidang usaha Pekerjaan LansekapPertamanan SBU SP015 dan Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung SBU SP016 yang diterbitkan oleh LPJK Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, sub kualifikasi M1, serta kualifikasi NonKecil | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Surat Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja oleh Online Single Submission OSS | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki izin sebagai penyediaan jasa Tenaga Pengamanan Badan Usaha Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan dari Mabes POLRI | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki sertifikat kualitas yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi dengan akreditasi minimal Komite Akreditasi Nasional KAN dan masih berlaku, antara lain a. Sertifikat mutu Sistem Manajemen Kualitas ISO 90012015 b. Sertifikat mutu Sistem Manajemen Lingkungan ISO 140012015 c. Sertifikat mutu Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja ISO 450012018 d. Sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SMK3 | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Surat Keterangan Dukungan dari Prinsipal untuk Lift Thyssenkrupp dan Genset | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Terdaftar pada ABUJAPI aktif | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Terdaftar dan aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki sertifikat keanggotaan Green Building Council Indonesia GBCI | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan pengalaman 2 Dua tahun terakhir di bidang pengelolaan gedung yang mengacu kepada konsep green building minimal 5 Lima lantai dengan luas bangunan minimal 5.000 m | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki perangkat dan program pengawasan kinerja yang terintegrasi |
Memiliki Pengalaman Pekerjaan: a) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 2 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran. | ||||||||||||||||||||||||||||
Memiliki SDM Tenaga Ahli
| ||||||||||||||||||||||||||||
Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan
| ||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Penyedia jasa menyampaikan program pengelolaan gedung menggunakan konsep green building dalam bentuk laporan dan dimasukkan kedalam dokumen penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memberikan Metodologi kerja untuk setiap jenis pekerjaan |
Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Total Ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan. |
Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai Total HPS. |
Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Lain Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditorkantor akuntan publik minimal laporan keuangan perusahaan tahun 2021 |
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan syarat utama untuk bisa ikut tender/lelang pemerintah!
Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBU Jasa Konstruksi

Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), kami siap membantu Perusahaan Anda, sehingga Anda dapat mengikut tender pemerintah/swasta sesuai dengan jadwal lelang/tender yang ada.
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.
Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda untuk memiliki SBU Jasa Konstruksi?
-
01. Business Goal
Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.
- Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
- Kapan akan mengikuti tender
- Tender apa yang akan diikuti
-
02. Review kebutuhan teknis
- Data penjualan tahunan;
- Data kemampuan keuangan/nilai aset;
- Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
- Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
- Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
- Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
-
03. Tenaga Ahli & Peralatan
Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi
Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan
Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)
-
04. Proses SBU
SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR
- BUJK Nasional
- BUJK PMA
- BUJK Asing
Selama Proses SBU, Anda dapat melakukan pengecekan realtime di website Indotender.co.id Cek Proses SBU
-
05. Perusahaan Anda siap ikut tender
Selamat! Perusahaan Anda sudah bisa berbisnis dengan tenang
Cek Tender Sekarang!
Tentang LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. Pada awalnya LPSE hanya sebagai tim ad hoc yang dibentuk oleh kepala instansi (gubernur, walikota, menteri). Pada perkembangan selanjutnya, sebagian instansi telah mendirikan LPSE secara struktural seperti di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sumatera Barat. Pada proses pengadaan LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan/ULP. Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah:
- Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat
- Meningkatkan peran serta media massa dan masyarakat dalam pembangunan
- Mengembangkan media teknologi informasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelestarian Budaya
- Meningkatkan pemberdayaan tehnologi informasi, pos dan telekomunikasi dalam rangka pelayanan publik
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan efesiensi dan efektivitas kerja
- Meningkatan kualitas sumber daya manusia
- LPSE System Provider Pada LPSE Sistem Provider ini menjalankan seluruh tugas LPSE, memiliki alamat website sendiri dan mengelola sistem (database) sendiri. LPSE dengan tipe ini juga melaksanakan fungsi lainnya, misal:
- sosialisasi kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
- pelatihan kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
- melayani PPK/Panitia Pengadaan untuk mendapatkan kode akses
- melakukan verifikasi terhadap dokumen (Akta, SIUP, TDP, ijin usaha sesuai bidang, KTP Pemilik dan/atau Direktur Perusahaan, dll.) Dibawah ini merupakan gambar diagram jaringan LPSE System Provider.
- LPSE Service Provider Pada LPSE ini memiliki organisasi sebagai berikut:
- Penanggung Jawab
- Ketua
- Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
- Bidang Registrasi dan Verifikasi
- Bidang Layanan Pengguna
LPSE Service Provider berfungsi mengelola server yang telah terinstalasi SPSE tidak diperlukan karena LPSE tipe ini akan menginduk pada LPSE terdekat sehingga tidak memiliki alamat website sendiri namun tetap menjalankan fungsi lainnya, misal: Pemohon berasal dari Pemkot Tasikmalaya dengan alamat website www.lpse.jabarprov.go.id (alamat ini milik LPSE Provinsi Jawa Barat). Dibawah ini merupakan gambar diagram jaringan LPSE Service Provider
Alasan Diperlukan LPSE untuk mendukung proses pengadaan barang atau jasa secara eletronik (e-pengadaan) dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, transparan serta akuntabel sehingga dapat tercipta persaingan sehat antar pelaku usaha dan optimalisasi belanja negara dapat diwujudkan.
LPSE Mempunyai Fungsi sebagai berikut :
- Mengelola sistem e-Procurement.
- Menyediakan pelatihan kepada PPK atau Panitia dan Penyedia barang/jasa.
- Menyediakan sarana akses internet bagi PPK atau Panitia dan Penyedia barang/jasa.
- Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang atau jasa. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang atau jasa
