Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Gedung Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat Tahun Anggaran 2023
Nilai Pagu Paket Rp. 17.199.606.000,00
Jl Jenderal Sudirman Kav 56, Jakarta Selatan - Jakarta Selatan (Kota)
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas| Izin Usaha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Memiliki TDP atau NIB | ||||||
Memiliki NPWP | ||||||
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2 tahun sebelumnya | ||||||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa | ||||||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP. | ||||||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam | ||||||
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Menyetujui pakta integritas dalam LDK | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Menyetujui surat pernyataan sebagaimana dalam LDK | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Terdaftar kepesertaan jamsostek dan atau BPJS Ketenagakerjaan masih berlaku dengan bukti iuran 3 bulan terakhir | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan masih berlaku dengan bukti iuran 3 bulan terakhir | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dibuktikan dengan sertifikat terdaftar | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat ISO 9001 2015 dibidang Sistem Manajemen Mutu yang masih berlaku. Apabila sedang dalam masa perpanjangan, maka wajib melampirkan surat keterangan dari penerbit ISO tersebut | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat ISO 14001 2015 dibidang Sistem Manajemen Lingkungan yang masih berlaku. Apabila sedang dalam masa perpanjangan, maka wajib melampirkan surat keterangan dari penerbit ISO tersebut | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat dibidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sertifikat ISO 45001 2018 yang masih berlaku. Apabila sedang dalam masa perpanjangan, maka wajib melampirkan surat keterangan dari penerbit tersebut | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja |
| Syarat Kualifikasi Teknis Lain 1. Memiliki pengalaman a Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak b Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok atau grup yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak c untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50 lima puluh persen nilai HPS atau Pagu Anggaran d untuk usaha kecilkoperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50 lima puluh persen nilai HPS atau Pagu Anggaran. a. Penyediaan jasa pada divisi 85 Jasa Pendukung b. Penyedia jasa pada kelompok grup 852 Jasa Penyelidikan dan Keamanan Pekerjaan Sejenis adalah Pekerjaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Gedung |
| Syarat Kualifikasi Teknis Lain 2. Memiliki Surat KeteranganReferensi Berkinerja minimal Baik yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja pekerjaan sejenis |
| Syarat Kualifikasi Teknis Lain 3. Memiliki pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir dengan melampirkan hasil pemindaian atau scan Surat Keterangan atau Referensi Berkinerja minimal baik yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja pekerjaan sejenis tersebut |
| Syarat Kualifikasi Teknis Lain 4. Memiliki pengalaman dalam bidang Jasa Keamanan dan Kebersihan Gedung yang menggunakan Building Automation System atau BAS dibuktikan dengan copy atau Salinan kontrak, copy Standard Operating Procedures SOP Pengelolaan Gedung yang pernah dilaksanakan dan melampirkan hasil capture atau print screen sistem aplikasi pemantauan complaint handling yang pernah dioperasikan sebelumnya yang memperlihatkan fitur web base application. |
LPSE Kementerian Keuangan
Detail Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Gedung Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat Tahun Anggaran 2023
Unit
LPSE Kementerian Keuangan
Pagu
Rp. 17.199.606.000,00 (17,0 M)
Metode
Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tanggal
18-Nopember-2022 s/d 28-Nopember-2022
Satuan Kerja
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
K/L/PD
Kementerian Keuangan
Lokasi Pekerjaan
Jl Jenderal Sudirman Kav 56, Jakarta Selatan - Jakarta Selatan (Kota)
Rencana Umum Pengadaan
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 37414828 | Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Gedung Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat Tahun Anggaran 2023 | APBN |
Persyaratan Kualifikasi
| Izin Usaha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Memiliki TDP atau NIB | ||||||
Memiliki NPWP | ||||||
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2 tahun sebelumnya | ||||||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa | ||||||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP. | ||||||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam | ||||||
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Menyetujui pakta integritas dalam LDK | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Menyetujui surat pernyataan sebagaimana dalam LDK | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Terdaftar kepesertaan jamsostek dan atau BPJS Ketenagakerjaan masih berlaku dengan bukti iuran 3 bulan terakhir | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan masih berlaku dengan bukti iuran 3 bulan terakhir | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dibuktikan dengan sertifikat terdaftar | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat ISO 9001 2015 dibidang Sistem Manajemen Mutu yang masih berlaku. Apabila sedang dalam masa perpanjangan, maka wajib melampirkan surat keterangan dari penerbit ISO tersebut | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat ISO 14001 2015 dibidang Sistem Manajemen Lingkungan yang masih berlaku. Apabila sedang dalam masa perpanjangan, maka wajib melampirkan surat keterangan dari penerbit ISO tersebut | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat dibidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sertifikat ISO 45001 2018 yang masih berlaku. Apabila sedang dalam masa perpanjangan, maka wajib melampirkan surat keterangan dari penerbit tersebut | ||||||
| Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja |
| Syarat Kualifikasi Teknis Lain 1. Memiliki pengalaman a Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak b Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok atau grup yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak c untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50 lima puluh persen nilai HPS atau Pagu Anggaran d untuk usaha kecilkoperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50 lima puluh persen nilai HPS atau Pagu Anggaran. a. Penyediaan jasa pada divisi 85 Jasa Pendukung b. Penyedia jasa pada kelompok grup 852 Jasa Penyelidikan dan Keamanan Pekerjaan Sejenis adalah Pekerjaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Gedung |
| Syarat Kualifikasi Teknis Lain 2. Memiliki Surat KeteranganReferensi Berkinerja minimal Baik yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja pekerjaan sejenis |
| Syarat Kualifikasi Teknis Lain 3. Memiliki pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir dengan melampirkan hasil pemindaian atau scan Surat Keterangan atau Referensi Berkinerja minimal baik yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja pekerjaan sejenis tersebut |
| Syarat Kualifikasi Teknis Lain 4. Memiliki pengalaman dalam bidang Jasa Keamanan dan Kebersihan Gedung yang menggunakan Building Automation System atau BAS dibuktikan dengan copy atau Salinan kontrak, copy Standard Operating Procedures SOP Pengelolaan Gedung yang pernah dilaksanakan dan melampirkan hasil capture atau print screen sistem aplikasi pemantauan complaint handling yang pernah dioperasikan sebelumnya yang memperlihatkan fitur web base application. |
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan syarat utama untuk bisa ikut tender/lelang pemerintah!
Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBU Jasa Konstruksi
Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), kami siap membantu Perusahaan Anda, sehingga Anda dapat mengikut tender pemerintah/swasta sesuai dengan jadwal lelang/tender yang ada.
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.
Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda untuk memiliki SBU Jasa Konstruksi?
-
01. Business Goal
Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.
- Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
- Kapan akan mengikuti tender
- Tender apa yang akan diikuti
-
02. Review kebutuhan teknis
- Data penjualan tahunan;
- Data kemampuan keuangan/nilai aset;
- Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
- Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
- Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
- Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
-
03. Tenaga Ahli & Peralatan
Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi
Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan
Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)
-
04. Proses SBU
SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR
- BUJK Nasional
- BUJK PMA
- BUJK Asing
Selama Proses SBU, Anda dapat melakukan pengecekan realtime di website Indotender.co.id Cek Proses SBU
-
05. Perusahaan Anda siap ikut tender
Selamat! Perusahaan Anda sudah bisa berbisnis dengan tenang
Cek Tender Sekarang!
Tentang LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. Pada awalnya LPSE hanya sebagai tim ad hoc yang dibentuk oleh kepala instansi (gubernur, walikota, menteri). Pada perkembangan selanjutnya, sebagian instansi telah mendirikan LPSE secara struktural seperti di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sumatera Barat. Pada proses pengadaan LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan/ULP. Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah:
- Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat
- Meningkatkan peran serta media massa dan masyarakat dalam pembangunan
- Mengembangkan media teknologi informasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelestarian Budaya
- Meningkatkan pemberdayaan tehnologi informasi, pos dan telekomunikasi dalam rangka pelayanan publik
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan efesiensi dan efektivitas kerja
- Meningkatan kualitas sumber daya manusia
- LPSE System Provider Pada LPSE Sistem Provider ini menjalankan seluruh tugas LPSE, memiliki alamat website sendiri dan mengelola sistem (database) sendiri. LPSE dengan tipe ini juga melaksanakan fungsi lainnya, misal:
- sosialisasi kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
- pelatihan kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
- melayani PPK/Panitia Pengadaan untuk mendapatkan kode akses
- melakukan verifikasi terhadap dokumen (Akta, SIUP, TDP, ijin usaha sesuai bidang, KTP Pemilik dan/atau Direktur Perusahaan, dll.) Dibawah ini merupakan gambar diagram jaringan LPSE System Provider.
- LPSE Service Provider Pada LPSE ini memiliki organisasi sebagai berikut:
- Penanggung Jawab
- Ketua
- Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
- Bidang Registrasi dan Verifikasi
- Bidang Layanan Pengguna
LPSE Service Provider berfungsi mengelola server yang telah terinstalasi SPSE tidak diperlukan karena LPSE tipe ini akan menginduk pada LPSE terdekat sehingga tidak memiliki alamat website sendiri namun tetap menjalankan fungsi lainnya, misal: Pemohon berasal dari Pemkot Tasikmalaya dengan alamat website www.lpse.jabarprov.go.id (alamat ini milik LPSE Provinsi Jawa Barat). Dibawah ini merupakan gambar diagram jaringan LPSE Service Provider
Alasan Diperlukan LPSE untuk mendukung proses pengadaan barang atau jasa secara eletronik (e-pengadaan) dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, transparan serta akuntabel sehingga dapat tercipta persaingan sehat antar pelaku usaha dan optimalisasi belanja negara dapat diwujudkan.
LPSE Mempunyai Fungsi sebagai berikut :
- Mengelola sistem e-Procurement.
- Menyediakan pelatihan kepada PPK atau Panitia dan Penyedia barang/jasa.
- Menyediakan sarana akses internet bagi PPK atau Panitia dan Penyedia barang/jasa.
- Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang atau jasa. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang atau jasa
