Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Bangunan Kesehatan - Konsultan Pengawasan (Gedung Poliklinik)

Paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi pada LPSE Provinsi Kalimantan Barat. Nilai pagu (referensi): Rp. 623.046.424,00. Lokasi pekerjaan: Jl. Dr. Soedarso No. 1 - Pontianak (Kota). Metode pemilihan: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya. Tanggal catatan di sumber agregasi: 13-Pebruari-2023 s/d 21-Maret-2023. Satuan kerja: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR SOEDARSO.

Pengumuman resmi, addendum, unduhan dokumen, dan pendaftaran peserta: portal LPSE LPSE Provinsi Kalimantan Barat · Apa itu LPSE?

Pagu (referensi): Rp. 623.046.424,00 Jl. Dr. Soedarso No. 1 - Pontianak (Kota)
Buka halaman LPSE LPSE Provinsi Kalimantan Barat

SBU jasa konstruksi — promosi

Layanan SBU jasa konstruksi — kualifikasi badan usaha untuk mengikuti tender LPSE

Butuh klasifikasi SBU untuk syarat kualifikasi tender? Informasi layanan SBU jasa konstruksi.

Ringkasan paket

Info lelang

Data di bawah khusus untuk paket ini. Untuk jadwal final dan dokumen resmi, mengikuti portal penyelenggara.

Urutan tahapan tender · Tentang LPSE · Kategori & layanan SBU/SKK

Instansi / LPSE

LPSE Provinsi Kalimantan Barat

Lihat portal LPSE

Nilai pagu

Rp. 623.046.424,00

Sesuai tampilan agregasi; verifikasi ke dokumen resmi.

Lokasi pekerjaan

Jl. Dr. Soedarso No. 1 - Pontianak (Kota)

Metode pemilihan

Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya

Update / tanggal catatan

13-Pebruari-2023 s/d 21-Maret-2023

Satuan kerja

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR SOEDARSO

K/L/PD

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah pemilik pagu.

Persyaratan

Persyaratan kualifikasi

Ringkasan syarat untuk Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Bangunan Kesehatan - Konsultan Pengawasan (Gedung Poliklinik). Kode SBU/KBLI yang dapat diklik mengarah ke referensi klasifikasi. Kelengkapan teknis mengikuti dokumen lelang di portal instansi.

Persyaratan Kualifikasi
Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
IUJK atau NIB-IUJK OSS atau NIB beserta Sertifikat Standar OSS RBA KBLI 71102 Bidang Usaha Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis YBDI
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (Kode SBU RE 202) untuk KBLI Tahun 2015 atau Klasifikasi Rekayasa Subklafikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) untuk KBLI 2020 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]<br/>
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]<br/>
6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
Persyaratan Kualifikasi Lain
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya b. Surat Kuasa apabila dikuasakan c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap apabila dikuasakan dan d. Kartu Tanda Penduduk.
Persyaratan Kualifikasi Lain
Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan atau nepotisme b. Akan melaporkan kepada PA, KPA, APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan Kualifikasi Lain
Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi h. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama, pimpinan perusahaan, pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan Kualifikasi Lain
Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.
Persyaratan Kualifikasi Lain
Dalam hal peserta melakukan KSO, maka setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO harus memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi legalitas kecuali Sertifikat Badan Usaha. Persyaratan memiliki Sertifikat Badan Usaha dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan.
Persyaratan Kualifikasi Lain
Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi, yaitu Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung.
Persyaratan Kualifikasi Lain
Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 sepuluh tahun terakhir.
Persyaratan Kualifikasi Lain
Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 pada Syarat Kualifikasi Teknis Bab IV. Lembar Data Kualifikasi LDK untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
Persyaratan Kualifikasi Lain
Nilai unsur sekurang-kurangnya sama dengan ambang batas yaitu 64.

Contoh penyedia berkualifikasi

Referensi penyedia dari Indokontraktor (bidang re202, rk003). Daftar contoh penyedia pada bidang terkait; cocokkan mandiri dengan persyaratan paket di LPSE.

Lokasi pekerjaan pada peta

Peta membantu orientasi umum. Koordinat pasti dan ruang lingkup ada di dokumen pekerjaan di LPSE.

Jl. Dr. Soedarso No. 1 - Pontianak (Kota)

Rencana umum pengadaan (RUP)

Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
40288719 Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Bangunan Kesehatan - Konsultan Pengawasan (Gedung Poliklinik) APBD

SBU jasa konstruksi & tender pemerintah

Banyak paket mensyaratkan klasifikasi badan usaha (SBU) dan kompetensi teknis. Tim kami membantu menyiapkan dokumen agar perusahaan siap daftar di LPSE sesuai bidang usaha.

Contoh format dokumen SBU jasa konstruksi LPJK — Indotender.co.id

Alur pendampingan SBU (untuk penyedia)

Dari pemetaan kebutuhan hingga siap mengikuti lelang — disesuaikan dengan profil perusahaan Anda.

  • 01. Kebutuhan bisnis

    Ceritakan target: kontraktor atau konsultan, paket yang ingin dikejar, dan jenis pekerjaan.

  • 02. Cek data teknis & keuangan

    • Omzet dan kemampuan keuangan / aset
    • Tenaga kerja konstruksi (SKK) dan peralatan
    • Sistem manajemen (misalnya anti-suap ISO 37001) jika diperlukan
    • Keanggotaan asosiasi BUJK terdaftar LPJK
  • 03. Tenaga ahli & peralatan

    Pendampingan SKK, peralatan, SIO/SIA jika dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan paket.

  • 04. Proses SBU di LSBU

    SBU dikeluarkan lembaga sertifikasi yang diakreditasi LPJK. Status permohonan bisa dipantau secara berkala.

    Cek status SBU
  • 05. Siap ikut tender

    Setelah klasifikasi sesuai, tim pengadaan bisa fokus ke dokumen penawaran di LPSE.

    Lihat tender lain

Definisi lengkap LPSE/SPSE dan bedanya dengan ringkasan di situs ini ada di halaman khusus — supaya teks tidak diulang identik di ribuan halaman tender.

Baca: Tentang LPSE