Lelang Pengadaan Jasa Pengamanan Rumah Sakit (Satpam) Tahun 2023
Nilai Pagu Paket Rp. 2.185.350.000,00
Jalan Raya Puncak KM 83 Cisarua Bogor 16750 - Bogor (Kab.)
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||||
|
||||||
|
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
|
||||||
|
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
|
||||||
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) Kartu Tanda Penduduk. |
||||||
|
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
|
||||||
|
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan selama 3 bulan terakhir September, Oktober, November 2022
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat ABUJAPI Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia wilayah Jawa Barat
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat a. Sertifikat ISO 37001-2016 Manajemen Anti Penyuapan, b. Sertifikat ISO 9001-2015 Manajemen Mutu, c. Sertifikat ISO 45001-2018 Manajemen K3
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa perusahaan akan memberikan upah sesuai dengan Honor yang sudah di tentukan RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa perusahaan akan memberikan THR sebesar 1 bulan gaji Honor yang sudah di tentukan RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan bermaterai siap berkoordinasi dengan Polres Bogor dan Polsek Setempat dalam melakukan pembinaanpelatihan
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Pernyataan bermaterai bahwa tenaga yang ditempatkan bersedia untuk tidak merokok dan bebas narkoba
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan bermaterai tidak akan menuntut ganti rugi bila DIPA tahun 2023 tidak turun
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan bermaterai bahwa perusahaan akan menyediakan barang non personil dengan produk dalam negeri bila tidak sesuai siap dikenakan sangsi
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan bermaterai perusahaan wajib dan akan melaksanakan pelatihan Bantuan Hidup Dasar BHD dan Proteksi kebakaran diawal tahun pelaksanaan pada tenaga yang akan ditempatkan
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan surat rekomendasikinerja baik dari institusiperusahaan tempat bekerja sebelumnya
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan KAK
|
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki pengalaman Penyediaan jasa pada divisi 80 aktivitas keamanan dan penyelidikan yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak |
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki pengalaman Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok grup 801 aktivitas keamanan swasta yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak |
LPSE Kementerian Kesehatan
Detail Lelang Proyek Pengadaan Jasa Pengamanan Rumah Sakit (Satpam) Tahun 2023
Unit
LPSE Kementerian Kesehatan
Pagu
Rp. 2.185.350.000,00 (2,0 M)
Metode
Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tanggal
25-Nopember-2022 s/d 05-Desember-2022
Satuan Kerja
RUMAH SAKIT PARU DRMGOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA
K/L/PD
Kementerian Kesehatan
Lokasi Pekerjaan
Jalan Raya Puncak KM 83 Cisarua Bogor 16750 - Bogor (Kab.)
Rencana Umum Pengadaan
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 37592296 | Jasa Pengamanan Rumah Sakit (Satpam) | APBN |
Persyaratan Kualifikasi
| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||||
|
||||||
|
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
|
||||||
|
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
|
||||||
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) Kartu Tanda Penduduk. |
||||||
|
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
|
||||||
|
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan selama 3 bulan terakhir September, Oktober, November 2022
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat ABUJAPI Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia wilayah Jawa Barat
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki Sertifikat a. Sertifikat ISO 37001-2016 Manajemen Anti Penyuapan, b. Sertifikat ISO 9001-2015 Manajemen Mutu, c. Sertifikat ISO 45001-2018 Manajemen K3
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa perusahaan akan memberikan upah sesuai dengan Honor yang sudah di tentukan RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa perusahaan akan memberikan THR sebesar 1 bulan gaji Honor yang sudah di tentukan RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan bermaterai siap berkoordinasi dengan Polres Bogor dan Polsek Setempat dalam melakukan pembinaanpelatihan
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat Pernyataan bermaterai bahwa tenaga yang ditempatkan bersedia untuk tidak merokok dan bebas narkoba
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan bermaterai tidak akan menuntut ganti rugi bila DIPA tahun 2023 tidak turun
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan bermaterai bahwa perusahaan akan menyediakan barang non personil dengan produk dalam negeri bila tidak sesuai siap dikenakan sangsi
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Surat pernyataan bermaterai perusahaan wajib dan akan melaksanakan pelatihan Bantuan Hidup Dasar BHD dan Proteksi kebakaran diawal tahun pelaksanaan pada tenaga yang akan ditempatkan
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Melampirkan surat rekomendasikinerja baik dari institusiperusahaan tempat bekerja sebelumnya
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan KAK
|
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki pengalaman Penyediaan jasa pada divisi 80 aktivitas keamanan dan penyelidikan yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak |
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki pengalaman Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok grup 801 aktivitas keamanan swasta yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak |
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan syarat utama untuk bisa ikut tender/lelang pemerintah!
Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBU Jasa Konstruksi
Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), kami siap membantu Perusahaan Anda, sehingga Anda dapat mengikut tender pemerintah/swasta sesuai dengan jadwal lelang/tender yang ada.
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.
Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda untuk memiliki SBU Jasa Konstruksi?
-
01. Business Goal
Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.
- Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
- Kapan akan mengikuti tender
- Lelang apa yang akan diikuti
-
02. Review kebutuhan teknis
- Data penjualan tahunan;
- Data kemampuan keuangan/nilai aset;
- Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
- Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
- Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
- Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
-
03. Tenaga Ahli & Peralatan
Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi
Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan
Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)
-
04. Proses SBU
SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR
- BUJK Nasional
- BUJK PMA
- BUJK Asing
Selama Proses SBU, Anda dapat melakukan pengecekan realtime di website Indotender.co.id Cek Proses SBU
-
05. Perusahaan Anda siap ikut tender
Selamat! Perusahaan Anda sudah bisa berbisnis dengan tenang
Cek Lelang Sekarang!
Tentang LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. Pada awalnya LPSE hanya sebagai tim ad hoc yang dibentuk oleh kepala instansi (gubernur, walikota, menteri). Pada perkembangan selanjutnya, sebagian instansi telah mendirikan LPSE secara struktural seperti di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sumatera Barat. Pada proses pengadaan LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan/ULP. Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah:
- Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat
- Meningkatkan peran serta media massa dan masyarakat dalam pembangunan
- Mengembangkan media teknologi informasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelestarian Budaya
- Meningkatkan pemberdayaan tehnologi informasi, pos dan telekomunikasi dalam rangka pelayanan publik
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan efesiensi dan efektivitas kerja
- Meningkatan kualitas sumber daya manusia
- LPSE System Provider Pada LPSE Sistem Provider ini menjalankan seluruh tugas LPSE, memiliki alamat website sendiri dan mengelola sistem (database) sendiri. LPSE dengan tipe ini juga melaksanakan fungsi lainnya, misal:
- sosialisasi kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
- pelatihan kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
- melayani PPK/Panitia Pengadaan untuk mendapatkan kode akses
- melakukan verifikasi terhadap dokumen (Akta, SIUP, TDP, ijin usaha sesuai bidang, KTP Pemilik dan/atau Direktur Perusahaan, dll.) Dibawah ini merupakan gambar diagram jaringan LPSE System Provider.
- LPSE Service Provider Pada LPSE ini memiliki organisasi sebagai berikut:
- Penanggung Jawab
- Ketua
- Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
- Bidang Registrasi dan Verifikasi
- Bidang Layanan Pengguna
LPSE Service Provider berfungsi mengelola server yang telah terinstalasi SPSE tidak diperlukan karena LPSE tipe ini akan menginduk pada LPSE terdekat sehingga tidak memiliki alamat website sendiri namun tetap menjalankan fungsi lainnya, misal: Pemohon berasal dari Pemkot Tasikmalaya dengan alamat website www.lpse.jabarprov.go.id (alamat ini milik LPSE Provinsi Jawa Barat). Dibawah ini merupakan gambar diagram jaringan LPSE Service Provider
Alasan Diperlukan LPSE untuk mendukung proses pengadaan barang atau jasa secara eletronik (e-pengadaan) dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, transparan serta akuntabel sehingga dapat tercipta persaingan sehat antar pelaku usaha dan optimalisasi belanja negara dapat diwujudkan.
LPSE Mempunyai Fungsi sebagai berikut :
- Mengelola sistem e-Procurement.
- Menyediakan pelatihan kepada PPK atau Panitia dan Penyedia barang/jasa.
- Menyediakan sarana akses internet bagi PPK atau Panitia dan Penyedia barang/jasa.
- Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang atau jasa. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang atau jasa
