Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
KONSULTAN MANAJEMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL PAKET 6 ( PROVINSI SUMATERA BARAT DAN PROVINSI BENGKULU ) )
Paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi pada LPSE Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nilai pagu (referensi): Rp. 2.048.992.000,00. Lokasi pekerjaan: Provimsi DKI Jakarta - Jakarta Selatan (Kota) Provinsi Sumater Barat - Padang (Kota) Provinsi Bengkulu - Bengkulu (Kota). Metode pemilihan: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya. Tanggal catatan di sumber agregasi: 10-Nopember-2022 s/d 13-Desember-2022. Satuan kerja: PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II.
Pengumuman resmi, addendum, unduhan dokumen, dan pendaftaran peserta: portal LPSE LPSE Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · Apa itu LPSE?
SBU jasa konstruksi — promosi
Butuh klasifikasi SBU untuk syarat kualifikasi tender? Informasi layanan SBU jasa konstruksi.
Ringkasan paket
Info lelang
Data di bawah khusus untuk paket ini. Untuk jadwal final dan dokumen resmi, mengikuti portal penyelenggara.
Urutan tahapan tender · Tentang LPSE · Kategori & layanan SBU/SKK
Nilai pagu
Rp. 2.048.992.000,00
Sesuai tampilan agregasi; verifikasi ke dokumen resmi.
Lokasi pekerjaan
Provimsi DKI Jakarta - Jakarta Selatan (Kota) Provinsi Sumater Barat - Padang (Kota) Provinsi Bengkulu - Bengkulu (Kota)
Metode pemilihan
Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya
Update / tanggal catatan
10-Nopember-2022 s/d 13-Desember-2022
Satuan kerja
PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
K/L/PD
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah pemilik pagu.
Persyaratan
Persyaratan kualifikasi
Ringkasan syarat untuk KONSULTAN MANAJEMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL PAKET 6 ( PROVINSI SUMATERA BARAT DAN PROVINSI BENGKULU ) ). Kode SBU/KBLI yang dapat diklik mengarah ke referensi klasifikasi. Kelengkapan teknis mengikuti dokumen lelang di portal instansi.
| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||
|
||||
|
1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (1)
|
||||
|
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Sesuai Dokumen Pemilihan [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]<br/>
|
||||
|
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak Sesuai Dokumen Pemilihan [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]<br/>
|
||||
|
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
|
||||
|
5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara
|
||||
|
6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
|
||||
|
7. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:<br/> a. untuk pekerjaan Usaha Kecil, pekerjaan sejenis adalah Sesuai Dokumen Pemilihan [berdasarkan subklasifikasi] atau<br/> b. untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis adalah Sesuai Dokumen Pemilihan [berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan] dengan ketentuan:<br/> i. Nilai ambang batas total minimal sebesar Sesuai Dokumen Pemilihan <br/> ii. Pengalaman pada pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dengan bobot Sesuai Dokumen Pemilihan % (diisi 25-40)<br/> iii. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis tertinggi yang pernah diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan nilai pekerjaan yang dikompetisikan dengan bobot Sesuai Dokumen Pemilihan % (diisi 35-45)<br/> iv. Pengalaman pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir,pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi dengan bobot Sesuai Dokumen Pemilihan % (diisi 20-30)<br/> v. Domisili Perusahaan di Sesuai Dokumen Pemilihan (tingkatProvinsi/Kabupaten/Kota) sama dengan lokasi pekerjaan dengan bobot 5%<br/> vi. Total jumlah b+c+d+e = 100%.<br/>
|
||||
|
9. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka:
a. evaluasi persyaratan pada angka 1, 3, 4, 5, 6 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO b. evaluasi pada angka 2, dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan c. evaluasi pada angka 7, dilakukan secara gabungan dan d. evaluasi pada angka 8, dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus menyampaikan laporan keuangan. |
Lokasi pekerjaan pada peta
Peta membantu orientasi umum. Koordinat pasti dan ruang lingkup ada di dokumen pekerjaan di LPSE.
Provimsi DKI Jakarta - Jakarta Selatan (Kota) Provinsi Sumater Barat - Padang (Kota) Provinsi Bengkulu - Bengkulu (Kota)
Rencana umum pengadaan (RUP)
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 37132971 | KONSULTAN MANAJEMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL PAKET 6 ( PROVINSI SUMATERA BARAT DAN PROVINSI BENGKULU ) ) | APBN |
SBU jasa konstruksi & tender pemerintah
Banyak paket mensyaratkan klasifikasi badan usaha (SBU) dan kompetensi teknis. Tim kami membantu menyiapkan dokumen agar perusahaan siap daftar di LPSE sesuai bidang usaha.
Alur pendampingan SBU (untuk penyedia)
Dari pemetaan kebutuhan hingga siap mengikuti lelang — disesuaikan dengan profil perusahaan Anda.
-
01. Kebutuhan bisnis
Ceritakan target: kontraktor atau konsultan, paket yang ingin dikejar, dan jenis pekerjaan.
-
02. Cek data teknis & keuangan
- Omzet dan kemampuan keuangan / aset
- Tenaga kerja konstruksi (SKK) dan peralatan
- Sistem manajemen (misalnya anti-suap ISO 37001) jika diperlukan
- Keanggotaan asosiasi BUJK terdaftar LPJK
-
03. Tenaga ahli & peralatan
Pendampingan SKK, peralatan, SIO/SIA jika dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan paket.
-
04. Proses SBU di LSBU
SBU dikeluarkan lembaga sertifikasi yang diakreditasi LPJK. Status permohonan bisa dipantau secara berkala.
Cek status SBU -
05. Siap ikut tender
Setelah klasifikasi sesuai, tim pengadaan bisa fokus ke dokumen penawaran di LPSE.
Lihat tender lain
Definisi lengkap LPSE/SPSE dan bedanya dengan ringkasan di situs ini ada di halaman khusus — supaya teks tidak diulang identik di ribuan halaman tender.
Baca: Tentang LPSE