Gambar Ilustrasi Panduan Wajib Contoh Surat PKWT yang Sesuai UU Cipta Kerja dan Ketenagakerjaan

Contoh Surat PKWT: Memastikan Kepatuhan Hukum Perjanjian Kerja Sesuai UU Cipta Kerja

Dalam dinamika bisnis yang serba cepat, fleksibilitas tenaga kerja menjadi kunci efisiensi operasional, terutama bagi perusahaan yang sering mengikuti tender pemerintah atau mengelola proyek jangka pendek seperti di sektor Konstruksi, IT, dan Jasa Konsultan. Penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah solusi legal yang paling umum. Namun, apakah dokumen legal yang Anda gunakan saat ini, termasuk contoh surat PKWT yang dipakai, sudah diperbarui dan sepenuhnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?

Kesalahan dalam penyusunan surat perjanjian kerja, sekecil apapun, terutama mengenai masa berlaku, jenis pekerjaan, dan klausul perpanjangan, dapat berakibat fatal. Risiko sanksi hukum, tuntutan ganti rugi oleh karyawan, dan perubahan status PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) mengintai perusahaan yang lalai. Di tengah kesibukan mencari info tender dan mengelola proyek, sudahkah Anda memastikan HR compliance Anda kuat dan terlindungi secara hukum?

Sebagai Senior Procurement & Tender Specialist dari Indotender.co.id dengan pengalaman 30+ tahun di bidang pengadaan, kami menyadari bahwa legalitas operasional dimulai dari manajemen SDM yang patuh hukum. Artikel ini adalah panduan wajib bagi Anda—para HR Manager, CEO/Owner, dan Project Manager—untuk memahami landasan hukum PKWT, elemen krusial dalam contoh surat PKWT yang valid, dan strategi implementasi perjanjian kerja yang aman sesuai regulasi ketenagakerjaan terbaru.

Mari kita jadikan kepatuhan hukum sebagai fondasi yang kokoh untuk memenangkan lelang proyek dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Baca Juga: Dokumen Tender Adalah Kunci Menang Proyek: Panduan Lengkap

Landasan Hukum dan Definisi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

PKWT di Mata Regulasi Ketenagakerjaan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Dasar hukum utama PKWT saat ini adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diubah dan disempurnakan melalui UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga secara tidak langsung terhubung, di mana kontrak pengadaan barang jasa yang bersifat musiman atau sekali selesai sering kali mendasari kebutuhan perusahaan merekrut pekerja dengan status PKWT.

Pekerjaan yang Boleh Menggunakan PKWT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT hanya boleh diterapkan pada jenis pekerjaan yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama, pekerjaan yang musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk atau kegiatan baru, dan pekerjaan tidak tetap.

Pekerjaan inti atau pekerjaan yang bersifat tetap dalam operasional perusahaan wajib menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Baca Juga: Contoh Legalitas Perusahaan: Panduan Lengkap Syarat Tender

Elemen Kunci dalam Contoh Surat PKWT yang Legal

Masa Berlaku dan Batas Waktu PKWT

Peraturan terbaru mengatur bahwa jangka waktu PKWT didasarkan pada kesepakatan, namun tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun. Ini adalah perubahan signifikan dari regulasi sebelumnya yang membatasi masa awal dan perpanjangan secara ketat. PP 35/2021 mempermudah perusahaan dengan memberikan fleksibilitas masa kontrak hingga 5 tahun, asalkan jenis pekerjaannya memenuhi kriteria PKWT.

Contoh surat PKWT wajib mencantumkan tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian secara jelas dan eksplisit untuk menghindari ambigu.

Klausul Pekerjaan, Hak, dan Kewajiban

Surat perjanjian kerja harus memuat detail pekerjaan yang spesifik (ruang lingkup, jabatan, dan deskripsi tugas). Selain itu, hak-hak pekerja (upah, tunjangan, istirahat, jaminan sosial) dan kewajiban kedua belah pihak harus diuraikan dengan jelas, sesuai standar pengupahan yang berlaku.

Pengusaha wajib mendaftarkan pekerja PKWT ke program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sejak hari pertama bekerja, ini adalah kewajiban yang tidak bisa dinegosiasikan.

Baca Juga: Biaya Pendirian PT di Notaris 2025: Panduan Legalitas Tender

Syarat dan Prosedur Penyusunan Surat Perjanjian Kerja

Pencatatan dan Pelaporan PKWT

Salah satu prosedur wajib yang sering diabaikan adalah pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pengusaha wajib mencatatkan PKWT kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat secara daring (online) atau luring (offline).

Kepatuhan pencatatan ini penting sebagai bukti autentikasi di hadapan pemerintah dan sebagai perlindungan hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Klausul Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Jika PKWT berakhir sebelum jangka waktunya habis, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja, kecuali pemutusan hubungan kerja terjadi karena kesalahan pekerja. Besarannya dihitung berdasarkan masa kerja yang telah dilalui. Contoh surat PKWT yang baik harus mencantumkan bagaimana perhitungan kompensasi ini diatur, sesuai Pasal 15 PP 35/2021.

Kompensasi PHK ini merupakan jaminan perlindungan finansial bagi pekerja PKWT, sebuah aspek penting dalam peraturan ketenagakerjaan yang baru.

Baca Juga: CV atau PT: Pilihan Tepat Badan Usaha untuk Memenangkan Tender dan Pengadaan di Indonesia

Manfaat PKWT yang Benar dalam Bisnis Tender

Fleksibilitas SDM untuk Proyek Musiman

Perusahaan yang aktif di pengadaan barang jasa pemerintah seringkali menghadapi fluktuasi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan volume lelang proyek yang dimenangkan. PKWT memberikan fleksibilitas untuk merekrut tenaga kerja terampil hanya selama durasi proyek (misalnya 6 bulan tender konstruksi). Ini sangat vital untuk mengelola biaya operasional (operational cost) dan memaksimalkan profitabilitas.

Memiliki database contoh surat PKWT yang siap pakai dan compliant mempercepat proses rekrutmen saat Anda memenangkan info tender baru.

Perlindungan Hukum dan Kredibilitas Perusahaan

Menyusun surat perjanjian kerja yang benar melindungi perusahaan dari klaim hukum yang tidak berdasar. Di mata mitra bisnis, HR compliance yang kuat, termasuk penggunaan PKWT yang legal, meningkatkan kredibilitas dan menunjukkan tata kelola perusahaan (good governance) yang baik.

Dalam proses audit pra-kualifikasi tender pemerintah, perusahaan dengan legalitas SDM yang teratur akan mendapatkan nilai kepatuhan yang lebih tinggi.

Baca Juga: Panduan Lengkap Akta PT: Syarat Mutlak Ikut Tender dan Membangun Kredibilitas Usaha

Studi Kasus: Risiko Kesalahan PKWT dan Solusi Hukum

Kasus 1: Perubahan Status PKWT menjadi PKWTT

Sebuah perusahaan jasa cleaning service menggunakan contoh surat PKWT untuk pekerjanya selama 4 tahun berturut-turut, padahal pekerjaan tersebut bersifat tetap dan berkelanjutan. Saat perusahaan ingin memutus kontrak, pekerja menuntut status PKWTT.

Analisis Kegagalan: Perusahaan melanggar kriteria jenis pekerjaan yang boleh di-PKWT-kan. Solusi Hukum: Setelah melalui proses mediasi, perusahaan terpaksa mengangkat pekerja tersebut menjadi PKWTT atau membayar pesangon sesuai status PKWTT, menanggung kerugian finansial yang besar.

Kasus 2: Menang Tender Karena Administrasi HR yang Rapi

Perusahaan IT yang mengikuti tender pengadaan barang jasa software development pemerintah berhasil memenangkan proyek. Salah satu faktor penentu di tahap verifikasi adalah kelengkapan dan kejelasan surat perjanjian kerja (PKWT) seluruh tim proyek yang dilampirkan, termasuk bukti pendaftaran BPJS.

Faktor Kemenangan: Kepatuhan hukum dan administrasi yang rapi menunjukkan kesiapan perusahaan. Hal ini mengalahkan pesaing yang memiliki tawaran harga setara, namun dokumen perjanjian kerja waktu tertentu mereka tidak lengkap atau ambigu.

Baca Juga:

Langkah Praktis: Checklist Penyusunan Surat PKWT

Checklist Kepatuhan PKWT

1. Verifikasi Jenis Pekerjaan: Pastikan pekerjaan termasuk dalam kriteria PP 35/2021 (sekali selesai, sementara, musiman, produk baru, atau tidak tetap).
2. Masa Kontrak: Tentukan masa kontrak maksimal 5 tahun dan cantumkan tanggal mulai dan berakhir yang pasti.
3. Kompensasi: Cantumkan klausul pemberian uang kompensasi jika PKWT berakhir sesuai jangka waktu atau diputus lebih awal (bukan karena kesalahan pekerja).
4. Pencatatan: Lakukan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu ke dinas ketenagakerjaan setempat segera setelah penandatanganan.
5. Tanda Tangan: Pastikan contoh surat PKWT ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai yang cukup dan rangkap dua (satu untuk pekerja, satu untuk perusahaan).

Baca Juga: Panduan Lengkap Download Surat Perjanjian Kerja: Legalitas Kontrak Tender Pemerintah

Kesimpulan dan Panggilan Aksi

Penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tepat adalah kunci efisiensi dan kepatuhan hukum bagi perusahaan yang mengandalkan proyek dan lelang proyek musiman. Contoh surat PKWT yang valid tidak hanya melindungi pengusaha dari risiko hukum, tetapi juga menjamin hak-hak pekerja, sesuai semangat UU Cipta Kerja dan PP 35/2021.

Jangan biarkan HR compliance menjadi titik lemah yang menggagalkan peluang bisnis Anda di tengah persaingan info tender yang ketat.

Jangan lewatkan tender jutaan hingga miliaran rupiah. Dapatkan akses premium Indotender.co.id sekarang - karena peluang bisnis tidak menunggu.

Baca Juga: CV Usaha Adalah Kunci Memenangkan Tender: Panduan Legalitas dan Strategi

Pertanyaan Populer (FAQ) Seputar PKWT dan Ketenagakerjaan

Apa Konsekuensi Hukum Jika PKWT Dibuat untuk Pekerjaan Tetap?

Jika perjanjian kerja waktu tertentu dibuat untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, maka demi hukum, status pekerja tersebut berubah menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak awal hubungan kerja. Konsekuensinya, jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan wajib memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan perhitungan pekerja PKWTT, yang jumlahnya jauh lebih besar.

Berapa Lama Jangka Waktu Maksimal PKWT Setelah Revisi UU Cipta Kerja?

Regulasi terbaru (PP 35/2021) mengatur bahwa jangka waktu PKWT dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan jenis pekerjaan, namun total waktu maksimum yang diperbolehkan adalah 5 (lima) tahun, termasuk perpanjangan. Contoh surat PKWT yang disusun harus mencantumkan jangka waktu yang jelas dan tidak boleh melampaui batas ini kecuali ada pekerjaan tertentu yang sifatnya tidak menentu.

Apakah Wajib Ada Uang Kompensasi Jika PKWT Berakhir Sesuai Jangka Waktu?

Ya, ini adalah kewajiban yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Meskipun perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, pengusaha tetap wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja. Jumlahnya dihitung berdasarkan masa kerja yang telah dijalani, yaitu satu bulan upah dibayar untuk setiap satu tahun masa kerja. Ini berlaku sejak PKWT berjalan minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus.

Apakah Perusahaan Wajib Mencatatkan PKWT ke Disnaker?

Ya, perusahaan wajib mencatatkan atau melaporkan setiap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan. Kepatuhan pelaporan ini adalah bagian dari HR compliance dan menjadi bukti legalitas jika sewaktu-waktu terjadi sengketa antara perusahaan dan pekerja.

Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai panduan profesional mengenai contoh surat PKWT dan peraturan ketenagakerjaan. Semua implementasi legal wajib dikonsultasikan dengan praktisi hukum atau konsultan HR untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi spesifik perusahaan dan regulasi terbaru yang berlaku. Indotender.co.id berfokus pada informasi tender dan pengadaan barang jasa serta kepatuhan hukum pendukungnya.