Tender Rambu wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bali, DIY, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Malut, Sulteng, Sulut
Nilai Pagu Paket Rp. 28.147.500.000,00
detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Sukabumi (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Kulon Progo (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Jembrana (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Pesisir Selatan (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Bandar Lampung (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Bengkulu (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Lebak (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Bitung (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Palu (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Pulau Morotai (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Ambon (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Sorong (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Jayapura (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Alor (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Mataram (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Pacitan (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Cilacap (Kab.)
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||||
|
||||||
|
Memiliki NPWP
|
||||||
|
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
|
||||||
|
Memiliki TDP atau NIB
|
||||||
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya) b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) KTP. |
||||||
|
Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya |
||||||
|
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam; c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. |
||||||
|
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
|
||||||
|
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Laporan Keuangan Neraca tahun 2021 yang telah di audit oleh kantor akuntan publik
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki ISO 90012015,140012015,450012018
|
|
Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. |
||||||||
|
||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Dalam memobilisasi tenaga ahli, harus mengikuti protocol Kesehatan Covid 19 yang berlaku di Indonesia dan daerah setempat pada periode pelaksanaan kegiatan, termasuk pembatasan pergerakan antar negara, antar wilayah dan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan. |
||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki kemampuan dasar KD dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt nilai pekerjaan tertinggi dalam 5 lima tahun terakhir sesuai dengan sub-bidang pekerjaan yang disyaratkan. |
||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki surat dukungan material reflektif sheeting yang mempunyai Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dari Kementerian Perhubungan untuk perusahaan nasional dan melampirkan hasil uji lab reflektif sheeting. |
||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Melampirkan surat dukungan dari principal jika principal ada perwakilan di Indonesia atau Distributor jika principal tidak ada perwakilan di Indonesia untuk penyediaan rambu dan papan informasi |
||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Menggunakan sticker reflective sheeting engineering grade ASTM tipe I minimal garansi 7 tujuh tahun, dengan melampirkan surat jaminan. |
||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen dalam Negeri TKDN dari Kementerian Perindustrian untuk Rambu Petunjuk, Rambu Peringatan dan Rambu Perintah untuk perusahaan nasional. |
||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Melampirkan rencana distribusi termasuk didalamnya adalah penjadwalan, waktu dan durasi pengiriman. |
LPSE Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Detail Rambu wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bali, DIY, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Malut, Sulteng, Sulut
Unit
LPSE Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Pagu
Rp. 28.147.500.000,00 (28,0 M)
Metode
Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tanggal
01-Desember-2022 s/d 08-Desember-2022
Satuan Kerja
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
K/L/PD
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Lokasi Pekerjaan
detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Sukabumi (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Kulon Progo (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Jembrana (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Pesisir Selatan (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Bandar Lampung (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Bengkulu (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Lebak (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Bitung (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Palu (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Pulau Morotai (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Ambon (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Sorong (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Jayapura (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Alor (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Mataram (Kota) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Pacitan (Kab.) detil lokasi dijelaskan lebih lanjut dalam KAK - Cilacap (Kab.)
Rencana Umum Pengadaan
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 37813329 | Rambu wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bali, DIY, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Malut, Sulteng, Sulut | LAINNYA |
Persyaratan Kualifikasi
| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||||
|
||||||
|
Memiliki NPWP
|
||||||
|
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
|
||||||
|
Memiliki TDP atau NIB
|
||||||
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya) b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) KTP. |
||||||
|
Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya |
||||||
|
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam; c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. |
||||||
|
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
|
||||||
|
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Laporan Keuangan Neraca tahun 2021 yang telah di audit oleh kantor akuntan publik
|
||||||
|
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki ISO 90012015,140012015,450012018
|
|
Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. |
||||||||
|
||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Dalam memobilisasi tenaga ahli, harus mengikuti protocol Kesehatan Covid 19 yang berlaku di Indonesia dan daerah setempat pada periode pelaksanaan kegiatan, termasuk pembatasan pergerakan antar negara, antar wilayah dan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan. |
||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki kemampuan dasar KD dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt nilai pekerjaan tertinggi dalam 5 lima tahun terakhir sesuai dengan sub-bidang pekerjaan yang disyaratkan. |
||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki surat dukungan material reflektif sheeting yang mempunyai Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dari Kementerian Perhubungan untuk perusahaan nasional dan melampirkan hasil uji lab reflektif sheeting. |
||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Melampirkan surat dukungan dari principal jika principal ada perwakilan di Indonesia atau Distributor jika principal tidak ada perwakilan di Indonesia untuk penyediaan rambu dan papan informasi |
||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Menggunakan sticker reflective sheeting engineering grade ASTM tipe I minimal garansi 7 tujuh tahun, dengan melampirkan surat jaminan. |
||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen dalam Negeri TKDN dari Kementerian Perindustrian untuk Rambu Petunjuk, Rambu Peringatan dan Rambu Perintah untuk perusahaan nasional. |
||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Melampirkan rencana distribusi termasuk didalamnya adalah penjadwalan, waktu dan durasi pengiriman. |
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan syarat utama untuk bisa ikut tender/lelang pemerintah!
Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBU Jasa Konstruksi
Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), kami siap membantu Perusahaan Anda, sehingga Anda dapat mengikut tender pemerintah/swasta sesuai dengan jadwal lelang/tender yang ada.
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.
Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda untuk memiliki SBU Jasa Konstruksi?
-
01. Business Goal
Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.
- Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
- Kapan akan mengikuti tender
- Tender apa yang akan diikuti
-
02. Review kebutuhan teknis
- Data penjualan tahunan;
- Data kemampuan keuangan/nilai aset;
- Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
- Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
- Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
- Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
-
03. Tenaga Ahli & Peralatan
Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi
Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan
Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)
-
04. Proses SBU
SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR
- BUJK Nasional
- BUJK PMA
- BUJK Asing
Selama Proses SBU, Anda dapat melakukan pengecekan realtime di website Indotender.co.id Cek Proses SBU
-
05. Perusahaan Anda siap ikut tender
Selamat! Perusahaan Anda sudah bisa berbisnis dengan tenang
Cek Tender Sekarang!
Tentang LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. Pada awalnya LPSE hanya sebagai tim ad hoc yang dibentuk oleh kepala instansi (gubernur, walikota, menteri). Pada perkembangan selanjutnya, sebagian instansi telah mendirikan LPSE secara struktural seperti di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sumatera Barat. Pada proses pengadaan LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan/ULP. Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah:
- Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat
- Meningkatkan peran serta media massa dan masyarakat dalam pembangunan
- Mengembangkan media teknologi informasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelestarian Budaya
- Meningkatkan pemberdayaan tehnologi informasi, pos dan telekomunikasi dalam rangka pelayanan publik
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan efesiensi dan efektivitas kerja
- Meningkatan kualitas sumber daya manusia
- LPSE System Provider Pada LPSE Sistem Provider ini menjalankan seluruh tugas LPSE, memiliki alamat website sendiri dan mengelola sistem (database) sendiri. LPSE dengan tipe ini juga melaksanakan fungsi lainnya, misal:
- sosialisasi kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
- pelatihan kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
- melayani PPK/Panitia Pengadaan untuk mendapatkan kode akses
- melakukan verifikasi terhadap dokumen (Akta, SIUP, TDP, ijin usaha sesuai bidang, KTP Pemilik dan/atau Direktur Perusahaan, dll.) Dibawah ini merupakan gambar diagram jaringan LPSE System Provider.
- LPSE Service Provider Pada LPSE ini memiliki organisasi sebagai berikut:
- Penanggung Jawab
- Ketua
- Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
- Bidang Registrasi dan Verifikasi
- Bidang Layanan Pengguna
LPSE Service Provider berfungsi mengelola server yang telah terinstalasi SPSE tidak diperlukan karena LPSE tipe ini akan menginduk pada LPSE terdekat sehingga tidak memiliki alamat website sendiri namun tetap menjalankan fungsi lainnya, misal: Pemohon berasal dari Pemkot Tasikmalaya dengan alamat website www.lpse.jabarprov.go.id (alamat ini milik LPSE Provinsi Jawa Barat). Dibawah ini merupakan gambar diagram jaringan LPSE Service Provider
Alasan Diperlukan LPSE untuk mendukung proses pengadaan barang atau jasa secara eletronik (e-pengadaan) dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, transparan serta akuntabel sehingga dapat tercipta persaingan sehat antar pelaku usaha dan optimalisasi belanja negara dapat diwujudkan.
LPSE Mempunyai Fungsi sebagai berikut :
- Mengelola sistem e-Procurement.
- Menyediakan pelatihan kepada PPK atau Panitia dan Penyedia barang/jasa.
- Menyediakan sarana akses internet bagi PPK atau Panitia dan Penyedia barang/jasa.
- Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang atau jasa. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang atau jasa
